JAKARTA,Weradio.co.id - DKI Jakarta ternyata memiliki pasar tradisional yang rata-rata kurang nyaman bagi masyarakat. Soalnya, sebanyak 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.
"Dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya tersebut, 40 persen diantaranya dalam keadaan sangat memprihatinkan, kumuh, becek, bocor, rawan kebanjiran dan kebakaran," kata Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal seperti dikutip Weradio.co.id dari antara.
Gusnal mengatakan, pasar-pasar tersebut menjadi tak terawat dan kosong lantaran pedagang tidak sanggup membayar biaya pengelolaan pasar secara non-tunai dan efisien atau Sistem Manajemen Kas (Cash Management System/CMS).
Sejumlah pasar kumuh tersebut di antaranya Pasar Sukapura, Pasar Lontar, Pasar Sindang, dan Pasar Rawabadak (Jakarta Utara). Pasar Pulogadung, Pasar Rawamangun, Pasar Ampera, Pasar Ciplak dan Pasar Kampung Ambon (Jakarta Timur).
BACA JUGA: Aishamanda, Juara 1 Nasional Journaction 2025
Lalu, Pasar Cempaka Putih, Pasar Paseban, Pasar Serdang, dan Pasar Jelambar Polri (Jakarta Pusat). Pasar Blok A, Pasar Radio Dalam, Pasar Mampang Prapatan dan Pasar Warung Buncit (Jakarta Selatan).
"Lebih parah lagi Pasar Blok G dan Pasar Lontar Kebon Melati Tanah Abang," katanya.
Padahal selama ini sebagian pasar yang ada di Jakarta menggunakan uang pedagang. Adapun yang membangun pasar, yakni pihak pengembang yang kemudian dijual kembali kepada para pedagang.
Lalu pengembang dan Perumda Pasar Jaya yang meraup keuntungan dengan adanya pembangunan pasar.
BACA JUGA:Terungkap, Anak di Bawah Umur Curi Kucing dan Sofa Saat Penjarahan Rumah Uya Kuya
"Yang membangun pihak pengembang (developer) kemudian dijual kepada pedagang dan yang mendapat keuntungan adalah pihak pengembang bersama Perumda Pasar Jaya," katanya.
Dia sebagai perwakilan para pedagang tradisional mengaku kesulitan dalam berusaha lantaran masih diwajibkan membayar retribusi, parkir, kebersihan mandi cuci kakus (MCK), listrik, Perpanjangan Hak Pakai (PHP) dan biaya-biaya lainnya.
Karena itu, besar harapan mereka agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih memberikan perhatian kepada para pedagang pasar tradisional.