JAKARTA,Weradio.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo buka suara soal Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus yang tidak bisa cair setiap bulan. Dia menjelaskan alasan belum bisa melakukan pencairan bantuan sosial untuk pendidikan itu setiap bulan.
Dia mengatakan pemutakhiran data harus dilakukan secara detail. Soalnya perubahan data siswa yang mendapatkan bantuan begitu dinamis.
"Jadi problemnya adalah, kan ini pendataannya selalu dinamis. Kayak kemarin ada 88 ribu yang lulus, kemudian ada yang 87 ribu yang baru," kata Pramono Anung seperti dikutip Weradio.co.id dari antara.
Perubahan-perubahan inilah yang kemudian dilakukan penyempurnaan. Karena itu, dalam pendataan penyaluran KJP Plus, Pemprov DKI secara berkala melakukan pemutakhiran data penerima.
BACA JUGA: Earbud AirPods Pro 3 Memang Gokil, Fitur Terupdatenya Bisa Dengar Terjemahan Secara Langsung
Siswa yang tak lagi memenuhi syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut akan dicoret.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini melakukan pencairan KJP setiap enam bulan sekali. Kendati demikian, Pramono memastikan pencairan tidak melewati batas waktu yang ditargetkan.
"Yang jelas, saya tetap meminta kepada jajaran pendidikan untuk jangan terlambat. (Pencairan KJP tahap ke-2 2025) ini tidak terlambat, sesuai dengan waktu yang kita tentukan," katanya.
Penyaluran Bantuan Tahap 2
Bulan ini, Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan KJP Plus tahap ke-2 tahun 2025 untuk penyaluran bulan Juli hingga Desember.
BACA JUGA:Wagub Rano Karno Ingin Siaran di TJ Radio Milik Transjakarta, Kapan Jadwalnya?
Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,61 triliun yang disalurkan kepada 707.513 peserta didik. Jumlah tersebut terdiri dari 622.157 kelanjutan dari penerima tahap pertama serta 85.356 penerima baru.
Adapun rincian anggaran berdasarkan jenjang pendidikan untuk SD atau MI sebanyak 337.514 penerima dengan anggaran kurang lebih Rp543 miliar. Untuk SMP/MTS sebanyak 191 ribu penerima dengan anggaran kurang lebih Rp415 miliar.
Kemudian untuk SMA atau MA sebanyak 60 ribu penerima dengan anggaran Rp211 miliar dan SMK sebanyak 112 ribu penerima dengan anggaran Rp436 miliar. Sedangkan SLB 281 penerima dengan anggaran Rp6,33 miliar serta SKB sebanyak 2.692 peserta dengan anggaran Rp4,84 miliar.