Reses di Banda dan Amahai Anggota DPRD Maluku Temukan Sejumlah Persoalan

Kamis 25-09-2025,14:38 WIB
Reporter : Nonnie Rering
Editor : Nonnie Rering

AMBON, Weradio.co.id - Ada sejumlah persoalan yang ditemukan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Malteng, Irawadi, saat melakukan reses di Kecamatan Banda, dan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

"Saat melakukan reses di Banda, ada banyak persoalan yang ditemui. Salah satunya adalah, masalah akses transportasi, baik laut maupun udara,. Kalau transportasi udara dengan pesawat itu, hanya 2 kali dalam seminggu," kata Irawadi kepada wartawan, di Ambon, Rabu 24 September 2025.

Untuk transportasi laut, kata Irawadi, masyarakat di Kepulauan Banda, hanya berharap kepala kapal milik PT. Pelni. Namun, armada transportasinya masih minim, sehingga dibutuhkan penambahan armada, untuk membuka akses dari dan ke Banda.

"Jadi kebutuhan masyarakat Banda di Kota Masohi khususnya, itu sangat tinggi. Sehingga jika jadwal kapal Pelni 2 Minggu sekali, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri, terutama untuk masyarakat Banda. Bukan saja itu, PNS yang mengurus keperluan di Masohi, juga mengalami kendala," ujar dia.

BACA JUGA:DPRD Maluku dan Pemprov Teken Nota Kesepakatan KUPA-PPAP APBD 2025

Selain akses transportasi, lanjut Irawadi, masyarakat Banda juga mengeluhkan ketersediaan air bersih di beberapa titik, seperti di kawasan gunung api, Pulau Pisang, Ay, dan Rum. Sampai hari ini, di wilayah-wilayah tersebut belum memiliki sumber mata air yang baku untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian terkait masalah investasi di bidang perikanan. Di Pulau Banda, lanjut Irawadi, hasil ikan melimpah, tetapi tempat penampungan atau cold storage masih kurang.

"Hal ini menyebabkan, pada musim-musim tertentu, hasil tangkapan para nelayan ini tidak mampu di tampung cold storage, sehingga ada hasil tangkapan dari nelayan berupa ikan dibuang begitu saja. Untuk itu perlu adanya penambahan cold storage bagi nelayan di Banda," sebut Irawadi.

Menurutnya, masalah cold storage ini harus menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, untuk bagaimana menarik investor. Agar hasil tangkapan nelayan tidak mubazir.

BACA JUGA:Cuma Disini, Sampah Botol Plastik Bisa Dituka Voucher Belanja

Sementara di Kecamatan Amahai, kata Irawadi, ada beberapa permintaan masyarakat seperti, akses jalan, serta talud penahan ombak dan banjir.

"Untuk membangun talud itu, memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Masalah yang dikeluhkan juga, terkait dengan masalah air bersih, jalan usaha tani, kemudian bibit dan pupuk," beber dia.

Menurutnya, pupuk di Kecamatan Amahai sudah langka untuk didapatkan, khusus untuk petani sayuran, sehingga para petani kesulitan. Untuk itu masyarakat berharap, perhatian serius dari pemerintah.

Kategori :