Oleh: Yollanda Vusvita Sari, M.Pd (*)
Dalam dinamika pemberitaan politik Indonesia, sosok Hetifah Sjaifudian kerap muncul dengan narasi yang terfragmentasi. Di satu sisi, ia adalah Ketua Komisi X DPR RI yang secara teknis mengkritisi alokasi anggaran pendidikan, termasuk mempertanyakan proporsi 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026.
Di sisi lain, media sering menampilkannya sebagai "Tokoh Perempuan Golkar" atau menyoroti perannya sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Pengajian Al-Hidayah. Fenomena ini menjadi kanvas yang tepat untuk menganalisis kerja teori Agenda Setting dan Framing, yang sering kali secara halus justru mengukuhkan bias gender alih-alih mengedepankan substansi kebijakan seorang politisi perempuan.
Melalui lensa Agenda Setting (McCombs & Shaw, 1972), kita melihat pertarungan antara agenda kompetensi dan agenda identitas. Media sesungguhnya memiliki banyak bahan untuk menonjolkan kinerja substantif Hetifah, seperti analisis mendalamnya tentang revisi UU Sisdiknas, problematika realisasi anggaran pendidikan 20%, atau advokasinya untuk nasib guru honorer.
Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Yazid & Siregar (2019), pemberitaan politisi perempuan Indonesia cenderung lebih fokus pada afiliasi politik dan peran simbolik. Akibatnya, agenda publik lebih sering diarahkan untuk melihat Hetifah melalui identitas partai dan gendernya, sementara gagasan besar kebijakannya, seperti usulan wajib belajar 13 tahun atau perlindungan pendidikan anak buruh migran, justru mendapat porsi yang lebih kecil. Dampaknya adalah pemiskinan wacana publik, di mana diskusi tentang solusi kebijakan yang konkret tertutupi oleh narasi simbolik.
Framing dalam Narasi Kepemimpinan Perempuan
Proses ini kemudian diperkuat oleh teknik Framing (Entman, 1993), di mana media memilih aspek tertentu untuk dibesar-besarkan. Dua frame dominan yang sering menjebak pemberitaan tentang Hetifah adalah frame "Perempuan dalam Arena Laki-Laki" dan frame "Keseimbangan Peran".
Frame pertama menyoroti posisinya sebagai satu-satunya perempuan dari dapilnya atau pemimpin di organisasi yang didominasi laki-laki sebagai sebuah pengecualian yang luar biasa. Meski tampak memuji, framing ini secara tidak langsung mengukuhkan politik sebagai domain maskulin. Sementara itu, frame kedua selalu menyelipkan pertanyaan tentang bagaimana ia membagi waktu antara keluarga dan karier, sebuah tuntutan yang jarang dikenakan pada rekan laki-lakinya.
Frame-frame tersebut merupakan bentuk halus dari symbolic annihilation (Tuchman, 1978), yaitu penghapusan simbolik di mana kapasitas teknis dan pemikiran kebijakan seorang politisi perempuan terabaikan atau dikecilkan. Pemberitaan tentang respons kritis Hetifah terhadap insiden distribusi MBG atau desakannya untuk percepatan rehabilitasi sekolah pascabencana, misalnya, berpotensi dibingkai sebagai kepemimpinan teknis yang cermat.
Namun, kerap kali angle itu tenggelam oleh narasi yang lebih simplistik tentang "keprihatinan seorang pejabat" atau dikaitkan dengan dinamika politik partisan. Media gagal secara konsisten mengangkat frame "Agen Perubahan Struktural" yang menghubungkan aksi individunya dengan upaya mendobrak sistemik, seperti memperjuangkan keadilan anggaran untuk pendidikan non-formal dan keagamaan.
Bias Gender dalam Pemberitaan
Lebih jauh, peran ganda Hetifah di luar parlemen, sebagai Ketua Umum organisasi keagamaan (Al-Hidayah) dan organisasi sayap partai (KPPG) juga sering ditampilkan secara terpisah dari peran formalnya di DPR dan tidak dijadikan lensa untuk memperkaya analisis atas gaya kepemimpinannya.
Padahal, pengalaman Hetifah dalam mengelola dua organisasi besar ini seharusnya bisa dibingkai sebagai aset yang memperkuat pemahamannya tentang pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, dan kerja akar rumput, yang semuanya relevan dengan tugas pokoknya di Komisi X DPR. Alih-alih melihatnya sebagai kekuatan yang saling melengkapi, media cenderung memotretnya dalam bingkai-bingkai yang terpecah, sehingga kontribusi utuhnya sulit dilihat publik.
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan tentang Hetifah Sjaifudian cenderung mengukuhkan bias gender secara halus (subtle bias) yang seharusnya bersifat netral atau kritis. Pemberitaan tidak secara terbuka merendahkan, tetapi dengan memilih agenda dan frame yang berfokus pada identitas daripada substansi, media secara tidak langsung mengaburkan penilaian publik atas kapasitas dan kinerja substantifnya sebagai pembuat kebijakan. Hal ini mencerminkan tahap transisi jurnalisme politik Indonesia, yang telah meninggalkan stereotip gender eksplisit tetapi belum sepenuhnya berkomitmen pada kesetaraan yang hakiki.
Menuju Pemberitaan yang Adil dan Partisipatif