Oleh: Djoko Setijowarno (*)
Kita perlu menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik. Sebagaimana janji mereka di masa kampanye Pilpres ke delapan, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalo perlu subsidi 100% (Prabowo Subianto, 2024). Angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi (Gibran Rakabuming Raka, 2024).
Dalam laman www.esdm.go.id, menyebutkan Pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan.
Salah satunya, untuk mengoptimalisasi upaya konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Secara bertahap, Pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang
Kebijakan Pemerintah ini patut diapresiasi sebagai langkah berani menuju transisi energi bersih. Namun, di balik target ambisius tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi dan efektivitas skema insentif yang ditawarkan.
Konversi vs Transportasi Umum
Persoalan mendasar yang perlu dikaji adalah sejauh mana insentif ini mampu menyentuh akar masalah kemacetan dan polusi perkotaan. Meskipun konversi 120 juta motor bensin ke listrik dapat mereduksi emisi gas buang secara lokal, kebijakan ini belum menjawab tantangan ruang jalan yang tetap sesak oleh volume kendaraan yang sama.
Kita perlu mencermati apakah besarnya anggaran insentif konversi ini tidak mengaburkan urgensi pembangunan transportasi umum. Sejatinya, solusi paling efektif untuk menekan konsumsi energi bukanlah sekadar mengganti mesin bensin menjadi listrik, melainkan mendorong masyarakat berpindah ke moda transportasi massal yang jauh lebih hemat energi secara kolektif.
Tantangan Teknis dan Kesiapan Ekosistem
Kekhawatiran teknis pertama terletak pada kapasitas bengkel terverifikasi. Perlu diuji kembali apakah ketersediaan UMKM dan bengkel konversi saat ini mampu memenuhi standar keamanan dan teknis pada skala masif. Tanpa pengawasan ketat, reliabilitas hasil konversi dipertaruhkan.
Persoalan selanjutnya adalah manajemen limbah baterai. Tanpa peta jalan (roadmap) pengelolaan yang komprehensif, program ini berisiko sekadar memindahkan krisis dari polusi emisi udara menjadi krisis limbah B3 di masa depan.
Terakhir, mengenai keandalan teknologi, pemerintah harus mampu menjamin bahwa performa motor listrik hasil konversi tetap setara dengan standar pabrikan. Aspek ini menjadi penentu utama dalam menjaga kepercayaan dan minat masyarakat untuk melakukan transisi secara sukarela.
Akuntabilitas Anggaran
Pemerintah perlu memastikan insentif konversi tidak menjadi subsidi eksklusif. Ada risiko nyata, tanpa pengawasan, anggaran besar ini hanya akan menguntungkan mereka yang sudah mampu secara ekonomi.