JAKARTA, Weradio.co.id - Dugaan penjualan buku Erlangga Straight Point Series (ESPS) kepada siswa di SDN Sunter Jaya 03, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sorotan.
Selain itu, kepala sekolah setempat juga dinilai kerap tidak berada di tempat saat jam kerja serta dianggap tertutup terhadap upaya konfirmasi dari jurnalis.
Sejumlah awak media mendatangi SDN Sunter Jaya 03 pada Kamis, 26 Februari 2026 dan hingga kini masih terus melakukan konfirmasi terkait informasi dugaan penjualan buku ESPS kepada siswa.
Informasi tersebut diperoleh dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Narasumber menyebutkan adanya dugaan penjualan buku ESPS oleh pihak sekolah kepada siswa.
BACA JUGA:Sadis, Ibu Kandung dan Ayah Tiri Tega Aniaya Anak Enam Tahun di Matraman
Padahal, menurut narasumber, kebutuhan buku pelajaran siswa di sekolah negeri semestinya dapat diakomodasi melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jabatan kepala sekolah SDN Sunter Jaya 03 yang sebelumnya dipimpin M Romadhon kini telah digantikan oleh Nurhidayat. Sebelum menjabat di sekolah tersebut, Nurhidayat diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 03.
Saat tiba di lokasi, awak media terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas keamanan sekolah untuk menanyakan keberadaan kepala sekolah.
Petugas keamanan menyampaikan, lampu dan pendingin ruangan di ruang kepala sekolah dalam kondisi menyala, yang menurutnya menandakan adanya aktivitas di dalam ruangan.
BACA JUGA:Empat Terdakwa Kasus Senjata Api Polsek Matraman Divonis 10 Bulan
Awak media kemudian meminta izin untuk menuju ruang kepala sekolah guna melakukan konfirmasi langsung.
Namun, saat berada di depan ruangan, pintu dalam kondisi tertutup dan jendela tertutup tirai dengan sedikit celah terbuka. Meskipun lampu dan pendingin ruangan menyala, tidak ada respons dari dalam ruangan dan pintu tidak dibuka.
Sejumlah jurnalis menilai, sejak kepemimpinan Nurhidayat, akses informasi di SDN Sunter Jaya 03 menjadi lebih tertutup. Kondisi tersebut dinilai berbeda dengan masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya yang dianggap lebih terbuka terhadap media, termasuk dalam memberikan informasi terkait penyaluran serta penggunaan dana BOS maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Sorotan Keterbukaan Informasi dan Dana BOS/BOP
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah negeri. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah memiliki tugas sebagai pelayan publik, termasuk memberikan informasi yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.