JAKARTA, Weradio.co.id - Selat Hormuz telah menjadi titik fokus perang AS-Israel dengan Iran setelah Teheran secara efektif memutus salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.
Gencatan senjata AS-Iran selama dua minggu yang disepakati pada hari Selasa mencakup syarat bahwa "jalur aman" melalui jalur air yang sempit itu akan dijamin.
Namun, seperti dilaporkan BBC yang dibaca Weradio, kapal-kapal di daerah tersebut telah menerima pesan bahwa mereka akan "ditargetkan dan dihancurkan" jika mereka mencoba menyeberangi selat tanpa izin, dan hanya beberapa kapal yang telah melakukan perjalanan selama tiga hari terakhir.
Pada pukul 10:00 BST tanggal 10 April, hanya 15 kapal yang terlacak melewati selat sejak gencatan senjata.
BACA JUGA:Lega, Sampah Menggunung di Pasar Kramat Jati Berhasil Diangkut
Dari jumlah tersebut, empat adalah kapal tanker yang membawa minyak, gas, atau bahan kimia. Sisanya terdaftar sebagai kapal pengangkut curah atau kapal kontainer berbagai jenis.
Hal itu berdasarkan analisis BBC Verify terhadap data pelacakan kapal dari MarineTraffic. Kapal-kapal lain telah melakukan perjalanan tanpa menyiarkan lokasi mereka.
Angka tersebut dibandingkan dengan rata-rata 138 kapal yang melewati selat setiap hari sebelum konflik dimulai pada 28 Februari.
Gangguan terhadap pelayaran sejak konflik dimulai lima minggu lalu telah menimbulkan guncangan di seluruh ekonomi global, menggoyahkan harga energi dan mengungkap betapa bergantungnya rantai pasokan internasional pada selat yang menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia.
BACA JUGA:Penertiban Kawasan Hutan Hasilkan Rp 11,4 Triliun untuk Negara, Purbaya Semringah
Masih Hati Hati
Analis pelayaran mengatakan pemilik kapal akan tetap berhati-hati dalam melintasi selat sampai situasinya menjadi lebih jelas.
"Sebagian besar perusahaan pelayaran ingin mendapatkan detail dan jaminan tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk transit dan detail tersebut belum tersedia," kata Lars Jensen dari Vespucci Maritime kepada BBC.
Richard Meade, pemimpin redaksi Lloyd's List mengatakan ini adalah waktu yang "sangat berbahaya" bagi pemilik kapal yang masih menghadapi banyak ketidakpastian.
"Kita tahu bahwa Iran pada dasarnya masih mengendalikan selat tersebut, dan asumsinya adalah bahwa pemilik kapal masih perlu meminta izin dari IRGC [Korps Garda Revolusi Islam]… dan bagaimana hal itu akan berjalan masih belum jelas."