Namun, Singapura dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi karena posisinya sebagai pusat transshipment dan layanan maritim global.
“Sebagian besar aktivitas pelabuhan Singapura bergantung pada arus pelayaran Selat Malaka, mulai dari bongkar muat, logistik, hingga jasa maritim lainnya,” kata Dedi.
Wacana pungutan tersebut mendapat penolakan dari Singapura karena dinilai dapat mengganggu ekosistem bisnis maritim yang selama ini berjalan. Selain itu, dari sisi hukum internasional, pungutan atas kapal yang hanya melintas tanpa menggunakan layanan dinilai tidak dibenarkan.
BACA JUGA:Semarak Dirgantara 2026, Wujud Kolaborasi Strategis Kalbe dalam Penanganan Diabetes di Kendari
Meski demikian, kalangan realis di Indonesia masih melihat peluang untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari posisi strategis Selat Malaka, meskipun harus dilakukan melalui skema layanan jasa, bukan pungutan langsung.
Dedi menilai, konflik di Timur Tengah menjadi cerminan nyata bagaimana prinsip-prinsip idealisme kerap terpinggirkan oleh kepentingan nasional negara-negara besar. Dampaknya, pola pikir serupa mulai memengaruhi kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.
“Selat Malaka masih berada dalam koridor hukum internasional saat ini. Namun, ke depan tidak ada yang bisa memastikan apakah pendekatan idealisme akan tetap bertahan atau justru tergeser oleh realisme,” ujarnya.
Ia menegaskan, stabilitas kawasan tetap menjadi faktor kunci agar Selat Malaka dapat terus berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka, sesuai dengan ketentuan hukum global.