Ada sejumlah manfaat strategis yang dapat diperoleh. Pertama, sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya energi seperti BBM sering kali memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Angkutan umum yang murah atau gratis bagi pelajar, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah berfungsi sebagai 'subsidi langsung' yang tepat sasaran.
Dana Rp 10 triliun ini mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga secara signifikan dibandingkan subsidi kendaraan pribadi.
Kedua, efisiensi fiskal dan anggaran. Secara angka, Rp 10 triliun jauh lebih efisien dibandingkan rencana subsidi kendaraan listrik pribadi, misalnya motor listrik, yang membutuhkan dana lebih besar sekitar Rp 30 triliun, namun manfaatnya bersifat individual.
Investasi Rp 10 triliun dapat menjangkau sekitar 200 kota dengan sistem angkutan modern. Manfaatnya dapat mengurangi beban negara terhadap subsidi BBM jangka panjang karena perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Ketiga, mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa. Transportasi publik adalah isu sensitif yang menyentuh akar rumput.
Penyediaan transportasi umum yang layak sebelum adanya kebijakan penyesuaian harga BBM dapat menjadi alat peredam gejolak sosial.
Masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan energi pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas yang murah dan berkualitas.
Keempat, peningkatan keselamatan transportasi. Banyak kecelakaan lalu lintas di daerah melibatkan pelajar yang menggunakan sepeda motor karena tidak adanya pilihan lain.
Dengan tersedianya angkutan sekolah yang terintegrasi seperti contoh sukses di Kabupaten Magelang, angka kecelakaan di usia produktif dapat ditekan secara drastis.
Kelima, pemerataan pembangunan dan konektivitas regional. Dana ini dapat digunakan untuk modernisasi armada, yakni mengganti angkutan yang sudah tidak layak dengan unit baru yang nyaman, berpendingin dan aman.
Kedua, pemberdayaan operator lokal, tidak mematikan angkutan eksisting, pemerintah dapat merangkul mereka ke dalam sistem formal dengan standar layanan yang ditentukan pemerintah.
Dan, ketiga, digitalisasi, yaitu implementasi sistem pembayaran nontunai dan pelacakan posisi armada secara real time di tingkat kota kecil menengah.
Selanjutnya, keenam, dampak lingkungan dan tata ruang. Penyediaan angkutan umum di 200 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kemacetan di pusat-pusat kota daerah, penurunan emisi karbon secara kolektif, dan penataan ruang kota yang lebih teratur dan manusiawi.
Operasional transportasi umum ini diarahkan untuk menyediakan layanan dengan tarif terjangkau, bahkan gratis, bagi kelompok prioritas seperti buruh, mahasiswa, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.
Pengalokasian Rp 10 triliun untuk transportasi umum bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis. Hasilnya bukan hanya fisik berupa bus atau angkutan, melainkan terciptanya sistem mobilitas nasional yang lebih berkeadilan dan stabil secara ekonomi maupun sosial.
Pembenahan transportasi umum adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar beban belanja negara. Menyediakan akses mobilitas yang aman dan terjangkau merupakan kewajiban konstitusional pemerintah demi mewujudkan ekosistem perkotaan yang lebih berkelanjutan.