JAKARTA, Weradio.co.id - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan seruan pastoral dalam rangka memperingati 118 tahun Hari Kebangkitan Nasional, Rabu, 20 Mei 2026.
Melalui pernyataan resmi bertajuk Bangkit Bersama dalam Pengharapan, para uskup Katolik seluruh Indonesia tersebut menyoroti berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda negeri, mulai dari ketimpangan ekonomi, kemunduran demokrasi, hingga proyek nasional yang dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi rakyat.
Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, menegaskan bahwa seruan ini lahir dari tanggung jawab moral Gereja untuk menyuarakan jeritan masyarakat kecil.
KWI menilai saat ini Indonesia sedang menghadapi 'luka sosial' yang nyata akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika domestik yang kompleks.
BACA JUGA:Ini Alasan Umat Katolik Diajak Terlibat Aktif dalam Politik dan Kebangsaan
Sentil Kemunduran Demokrasi dan Otokratis
Salah satu poin krusial yang disorot KWI adalah penyempitan ruang dialog publik dan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia.
KWI secara terbuka memperingatkan munculnya godaan otoritarianisme yang dibungkus dalam bentuk legalisme otokratis.
"Kritik sering dipandang sebagai ancaman, bukan bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Kita menolak rencana dan cara yang berkecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan," tegas KWI dalam seruan tertulisnya yang dibaca Weradio.co.id, Senin, 25 Mei 2026.
KWI juga menuntut penegakan supremasi hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, agar tidak ada lagi orang tidak bersalah yang justru didakwa dan dihukum.
BACA JUGA:Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Ke-57 di Media Resmi Vatikan
Ekonomi Belum Dirasakan Akar Rumput
Di sektor perekonomian, KWI mengapresiasi capaian pembangunan pemerintah.
Namun, mereka memberikan catatan kritis bahwa angka pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di akar rumput.
Sebaliknya, jurang ketimpangan sosial justru semakin melebar di tengah maraknya kasus korupsi dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu.
KWI meminta pemerintah untuk rendah hati mengevaluasi, merevisi, atau bahkan membatalkan program kerakyatan yang justru mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.