Menkeu menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan membebani pelaku usaha, melainkan memastikan Pelabuhan Tanjung Priok dapat berfungsi secara optimal sebagai gerbang utama logistik nasional.
BACA JUGA:Begini Kronologis Penangkapan Kapal Penyelundup LTJ dan Radioaktif Ilegal di Batam
Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan impor, pemerintah ingin memastikan pelabuhan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan juga memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta menyiapkan langkah tambahan, termasuk redistribusi sumber daya manusia dari kantor lain jika diperlukan.
Upaya tersebut dilakukan agar arus barang tetap lancar dan kebutuhan industri nasional dapat terpenuhi tanpa hambatan.