JAKARTA, Weradio.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku pernah bertemu dengan seorang bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer. Saat dirawat biaya rumah sakitnya mencapai Rp 442 juta, tapi dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, di Bale Gede Pakuan, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis 18 Juni 2026.
KDM menceritakan lagi pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Berkaca dari kejadian itu, KDM menilai program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan.
BACA JUGA:Pemadaman Listrik Bergilir, Karyawan Superindo Antapani Panik Genset Terbakar
Menurutnya, kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja.
Pemprov Jabar akan terus menambah jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
"Misalnya tahun ini kita satu juta, mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta," katanya.
Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Menurutnya, program yang dijalankan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
BACA JUGA: Komedi Horor Fantasi Ramah Anak Raih Dukungan Kak Seto Tokoh Anak Nasional
Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja informal, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah