JAKARTA, Weradio.co.id - Sekretaris Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (Forsinema - RI), Ali Hanafiah, mengecam keras peristiwa penyiraman dan intimidasi yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah.
Dia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan, merendahkan martabat, maupun mengganggu independensi hakim dalam menjalankan tugas peradilan tidak dapat dibenarkan.
Ali Hanafiah menilai, peristiwa tersebut harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Penegakan hukum diperlukan agar persoalan dapat diungkap secara objektif, pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
BACA JUGA:Wartawan Diminta Pamit Pukul 18.00 WIB, Ada Apa di Kejari Jakarta Timur?
“Peristiwa penyiraman dan intimidasi terhadap hakim maupun aparat peradilan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Kami mengecam tindakan tersebut dan mendorong agar penanganannya dilakukan secara tegas, profesional, transparan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Ali Hanafiah di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Ali, pengadilan merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Lembaga peradilan menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, memperjuangkan hak-haknya, serta memperoleh kepastian hukum melalui proses yang independen dan tidak memihak.
Karena itu, setiap bentuk intimidasi yang berpotensi memengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus menjadi perhatian bersama. Hakim harus dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak mana pun.
Ali Hanafiah menegaskan bahwa perlindungan terhadap hakim bukan semata-mata menyangkut keselamatan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan terpeliharanya independensi kekuasaan kehakiman dan hak masyarakat untuk memperoleh peradilan yang adil.
BACA JUGA:Keluhan Wartawan Menguat, Kejari Jaktim Klarifikasi Soal Batas Waktu di Area Kantor
Namun demikian, perlindungan terhadap hakim harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga integritas. Hakim dituntut untuk senantiasa bersikap profesional, independen, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dibangun melalui perlindungan yang memadai sekaligus penegakan standar etik yang konsisten.
“Integritas hakim dan independensi peradilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hakim harus dilindungi dari intimidasi, tetapi pada saat yang sama wajib menjaga kehormatan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum serta keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali Hanafiah berharap aparat penegak hukum terkait dapat mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh, berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan perkara harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, proses hukum yang adil, serta kepastian bahwa setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.