Di tingkat kebijakan publik, penanganan radikalisasi digital memerlukan sinergi menyeluruh antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
Pendekatan yang diambil tidak lagi sekadar berfokus pada pemblokiran konten, melainkan pada tata kelola keamanan digital yang berbasis risiko.
Prof. Angel Damayanti menjelaskan, game online tidak dapat dipandang sebagai ancaman secara serta merta. Game online adalah ruang sosial dan teknologi yang memiliki manfaat, tapi fitur-fiturnya dapat disalahgunakan oleh kelompok ekstremis.
Ia menggarisbawahi perlunya aksi nyata dari pemerintah bersama BNPT, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kepolisian Republik Indonesia.
BACA JUGA:MSCI Konsultasi Publik soal Status Pasar Modal Indonesia, Pengamat Imbau Investor Tidak Panik
"Di samping itu, pendekatan Indonesia harus bergerak dari sekadar pemblokiran konten menuju tata kelola keamanan digital yang berbasis risiko. Tata kelola tersebut harus berlandaskan prinsip whole of government dan whole of society," ungkap Prof Angel.
Ia mengusulkan agar langkah konkret penilaian risiko fitur komunikasi oleh Komdigi, pembentukan mekanisme koordinasi penanganan ancaman antara BNPT, Komdigi, dan Polri, serta pengembangan deteksi dini berbasis teknologi dan analisis manusia.
Selain itu, edukasi mengenai literasi gim perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran bersama Kemendikdasmen untuk memperkuat ketahanan digital anak.
Penyusunan basis data risiko yang terukur oleh BNPT bersama perguruan tinggi serta penjalinan kerja sama internasional dengan penyedia gim global juga menjadi krusial.
BACA JUGA:Pelayanan Hukum Lintas Negara, MA Pastikan Permohonan Isbat Nikah Diperiksa Sesuai Ketentuan
“Melalui kombinasi pencegahan di tingkat keluarga, literasi digital, dan regulasi yang kolaboratif, ekosistem gim daring di Indonesia dapat tetap aman serta terbebas dari bahaya intoleransi dan terorisme,” pungkasnya.