JAKARTA, Weradio.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo langsung merespons niat Dan antara untuk membantu pembiayaan proyek Light Rail Transit atau LRT dari JIS sampai ke Halim. Pihaknya, kata Pramono, mulai mpersiapkan perhitungan terkait dukungan Danantara untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT hingga Jakarta International Stadium (JIS) serta kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh Halim).
“Sekarang, saya sudah meminta kepada Jakpro maupun LRT Jakarta untuk menyiapkan hitungannya. Karena bagaimanapun, kalau duduk dengan Danantara itu kan harus ada hitungannya, berapa yang memang dibutuhkan untuk itu,” ujar Pramono seperti dikutip antara.
Menurut Pramono, Chief Operating Officer (COO) Danantara Doni Oskaria juga telah merespon terkait hal tersebut.
Pramono mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan Danantara dalam membangun rute baru LRT disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
BACA JUGA:Koperasi Kana Bidik Pabrik Gula Merah Terbesar di Indonesia
Untuk itu, Pramono menuturkan pihaknya telah mempersiapkan perhitungan untuk pembangunan rute LRT tersebut.
LRT Jakarta makin lengkap dengan kehadiran trayek Velodrome-Manggarai-X-
“Dan kami sangat berterima kasih dengan pemerintah pusat,” ucap Pramono.
Sebelumnya, pada 16 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia wajib membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT).
"Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa," kata Prabowo.
Pramono juga menyebutkan alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta dukungan Danantara untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT hingga JIS serta kereta cepat Whoosh Halim, yaitu karena ia harus menyiapkan alternatif pembiayaan untuk pembangunan LRT Jakarta.
BACA JUGA:Praktik Baik Penanggulangan Bencana di Aceh Tamiang Dibahas, Sejumlah Rekomendasi Mengemuka
Pramono menjelaskan proyek lanjutan pembangunan LRT rute Manggarai-Dukuh Atas membutuhkan dana sekitar Rp2,7 triliun dan akan dimulai pada 2027.
Dana tersebut, kata Pramono, sebenarnya sudah tersedia, namun ia tetap membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.
“Jadi, intinya, bisa dari obligasi, bisa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bisa juga dari Danantara,” ungkap Pramono.