BANDUNG, Weradio.co.id - Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menjadi masalah pelik yang selalu terjadi. DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan usulan untuk mendorong penerbitan peraturan daerah (Perda) khusus tentang penanganan Karhutla guna memperkuat payung hukum mitigasi serta memberikan sanksi tegas terhadap praktik pembukaan lahan secara ilegal dengan cara dibakar.
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan penerbitan Perda tersebut mendesak, terlebih setelah adanya laporan aktivitas pembakaran lahan di sejumlah kawasan, termasuk Kabupaten Garut dan Ciamis.
“Pertama tentu memitigasi dulu. Setelah itu kami minta Pak Gubernur mengeluarkan larangan dulu, melalui surat Gubernur tentunya. Karena beliaulah yang berhak, eksekutif,” kata Iswara seperti dikutip antara
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, karhutla telah melanda 177 kecamatan dan 331 desa/kelurahan hingga 13 Oktober 2026.
BACA JUGA:Salut Konsumen Melalui Jaringan SRC, Omzet Produk Capai 12,9 Triliun
Kabupaten Sumedang menjadi daerah dengan dampak paling parah, yakni tercatat 75 kejadian kebakaran dengan luas area terbakar mencapai 141,56 hektare.
Iswara mengatakan DPRD mendorong langkah penanganan cepat dari pemerintah provinsi sebelum regulasi dalam bentuk Perda dirumuskan bersama.
Ia menilai diperlukan aturan daerah yang lebih mengikat agar upaya pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat dicegah dan ditindak secara tegas.
“Ke depan bukan tidak mungkin kita buat Perda,” ujarnya.
BACA JUGA:PON Pantai 2026, Kolaborasi Dispora & KONI DKI Matangkan Persiapan
Menurut Iswara, indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan.
“Kasusnya belum sampai ke ISPA. Tapi kami sudah menerima, di DPRD sudah menerima laporan ada pembukaan lahan yang dibakar,” katanya.