Gus Jazil Ungkap Rahasia Kesuksesan Penerapan PPKM Darurat||Trendingnews.id
WERADIO.CO.ID - Terungkap! Guz Jazil Beberkan 3 Rahasia Kesuksesan Penerapan PPKM Darurat di Indonesia, Salah Satunya Mematuhi 5 M
Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli 2021.
Kebijakan diambil setelah melihat kasus terparah Covid-19 yang terjadi di bulan Juni, di samping itu tingkat kematian dan penularan yang cepat cenderung memaksa presiden untuk lagi-lagi mengunci aktivitas dan wilayah.
Pada awal merabahnya virus ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sama yakni PSBB pada April 2020 lalu.
Kemudian pada Januari 2021 presiden mengeluarkan kebijakan mengenai pengetatan terbaru yakni PPKM Mikro khusus untuk daerah yang mengalami tingginya lonjakan kasus Covid-19.
Penerapan PSBB dan PPKM mikro bukan tidak berhasil, namun belum optimal karena kejenuhan masyarakat yang sudah hampir dua tahun dikelilingi oleh virus. Sehingga abai akan protokol kesehatan yang telah digalakan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PPKM Darurat adalah babak baru setelah PSBB dan PPKM Mikro yang belum optimal dalam menghalau laju persebaran virus Corona.
"Ini mengindikasikan bahwa skema pemerintah menangani Covid-19 yang sebelumnya dianggap Juli akan menurun atau hilang ternyata semakin besar dan angkanya fantastis.
Kebijakan PPKM Darurat saat ini yang diambil pemerintah sudah tepat. Tetapi kita patut mengevaluasi karena sejak PSBB, PPKM ternyata hasilnya justru meningkat Covid-19. Artinya belum efektif," katanya, Selasa 06 Juli 2021.
(BACA JUGA:Trending: Gamers Reza Arap Dapat Donasi Rp 1 Miliar Cuma Dalam Hitungan Menit: Hidup ini Memang Aneh!)
Wakil Ketua MPR menambahkan hal yang sebenarnya salah bukan pada kebijakannya akan tetapi implementasi dan penerapan yang kurang tepat.
Menurut Gus Jazil pemerintah perlu memperhatikan tiga hal yang dapat menyukseskan kebijakan PPKM Darurat.
Pertama, pemerintah beserta aparatur keamanan mulai dari daerah hingga ke pusat ikut mengawal jalannya penerapan kebijakan ini.