Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP tanggapi soal pertanyaan di TWK||PDIP
Trendingnews.Id - Soal pertanyaan pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada pegawai KPK sempat mencuat dan dikomentari publik.
Salah satu pertanyaan sempat pula 'dibocorkan' mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yakni para peserta tes ditanya: Pilih Pancasila atau Alquran.
Hal itu pun sempat mengundang polemik publik, yang menganggap bahwa pertanyaan tersebut dituding kurang relevan.
Menanggapi hal tersebut, Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI pun ikut berkomentar dan menyinggung saat ia masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).
(BACA JUGA:Gile! McDonalds Diserbu Abang Ojol Gegara Menu Baru BTS Meal, McD Stasiun Gambir pun Terpaksa Disegel Polisi dan Satpol PP)
"Barangnya sama, kalau memang tidak mempunyai loyalitas terhadap negara, Anda minggir," kata Cornelis saat rapat bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo di DPR, Jakarta, pada Selasa 8 Juni 2021 seperti diberitakan Antara.
Ia pun menjalani Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) ketika zaman Menteri Dalam Negeri Rudini dan juga sempat mengikuti TWK.
"Ditanya mengenai radikalisme, agama (antara) Pancasila, mana yang Anda prioritaskan? Pilih negara lah, karena kita sebagai penyelenggara dan birokrasi di dunia ini hanya birokrasi sipil dan militer," ujar mantan Gubernur Kalimantan Barat ini.
Ia menilai, sebagai seorang ASN, sudah seharusnya mengedepankan kepentingan negara agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.
(BACA JUGA:Terbukti! Tingkat Kepuasan Publik Pada Presiden Jokowi Sangat Tinggi, IndEX Research: Mencapai 80 Persen Lebih)
Makanya, ia pun mengaku lebih memilih negara dibandingkan agama.
"Jadi tidak bisa negara dalam negara dan kalau sudah terjadi perpecahan seperti itu bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, tindakan bapak sangat tepat dan saya angkat topi dan hormat," ujarnya.
+++++
Seperti diketahui, terkait pegawai KPK yang ikut TWK, ada 75 orang yang dinilai tidak lolos, sehingga hal ini pun menimbulkan 'gonjang-ganjing'.
Terlebih, salah satunya, ada penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya resmi dinonaktifkan KPK.
(BACA JUGA:Salut! Perpanjang SIM di Bekasi, Akan Dapat Vaksin dan Swab Gratis, AKBP Ojo Ruslani: Kami Menerapkan Konsep Drive Thru!)
Namun, setelah dilakukan tes ulang, tersaring lagi, tersisa 51 pegawai tidak lolos, sementara yang 24 orang lagi, masih 'bisa diselamatkan'.
Pasalnya, untuk 51 pegawai KPK yang tidak lulus tersebut, dinilai ‘Merah’ dan akan diberhentikan. Sedang yang 24 pegawai lainnya masih dapat dilakukan pembinaan.
Pemberlakuan TWK kepada para pegawai KPK ini dikarenakan adanya peralihan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyidik senior Novel Baswedan termasuk ke dalam nama yang terancam untuk diberhentikan dari KPK.
(BACA JUGA:Khawatir Kejadian Seperti Omnibus Law, AHY Minta Kader PD di Senayan Awasi Wacana Jabatan Presiden 3 Periode )
Namun, Novel Baswedan bersama pegawai lainnya yang dinyatakan tidak lulus tersebut akan melawan dan mencari kebenaran akan tes tersebut.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah mengungkapkan bahwasannya atas adanya peralihan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak merugikan para pegawai.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemberhentian pegawai KPK tidak bisa didasari dengan tidak lolosnya ada TWK. *