Pakar Tata Negara Puji Langkah Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto dari Presiden Prabowo

Tom Lembong dan istrinya usai dibebaskan dari penjara Cipinang-X-
JAKARTA,Weradio.co.id - Pakar sekaligus dosen hukum tata negara dari STIH IBLAM Radian Syam memuji langkah cepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Dia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti menunjukkan seorang negarawan dan demokratis dengan melakukan konsolidasi bangsa melalui jalur hukum yang tetap dalam koridor konstitusi.
Pasalnya, kata dia, keputusan Prabowo merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk mewujudkan konsolidasi nasional.
"Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka untuk rekonsiliasi, namun tetap dalam koridor konstitusi," ujar Radian seperti dikutip antaranews.com yang dibaca Weradio.co.id.
Radian menegaskan kebijakan abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
Untuk itu, menurut dia, pemberian abolisi ke Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti antara lain ke Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, tidak lepas dari konteks politik kebangsaan.
Dikatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Khusus untuk amnesti dan abolisi, pemberiannya memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.
"Ini adalah mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik kebangsaan," tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya juga berpendapat pemberian abolisi dan amnesti tersebut merupakan bentuk konsolidasi bangsa melalui jalur hukum, khususnya setelah munculnya ketegangan politik dan dugaan kriminalisasi.
Dalam demokrasi yang sehat, kata dia, perbedaan pandangan politik tidak boleh berujung pada pembungkaman lewat instrumen hukum.
Maka dari itu, dia meyakini langkah tersebut dapat mempercepat penyatuan berbagai faksi politik dan meredakan suhu politik nasional yang sempat mengeras.
BACA JUGA:Apresiasi Tertinggi dari Walikota Katsushika Tokyo bagi Richard Susilo
BACA JUGA:Putri Vokalis White Lion dan Ayu Azhari, Isabel Tramp Jadi None Jakarta Selatan 2025
Agenda Pembangunan Bisa Lebih Lancar
Dengan stabilitas politik yang lebih baik, pemerintah diharapkan bisa fokus pada agenda pembangunan dan reformasi struktural, serta di antaranya ketahanan pangan