Panas! Ade Armando Minta BEM UI untuk Menghentikan Penyesatan Tentang Revisi UU ITE, ini Penjelasannya


Ade Armando Sayangkan Upaya BEM UI Menyesatkan pendapat publik soal revisi UU ITE|Instagram Ade Armando|

WERADIO.CO.ID - Civil Society Watch menyayangkan upaya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI untuk menyesatkan pendapat publik tentang usulan revisi UU ITE yang diajukan oleh pemerintah.

BEM UI nampak secara sengaja mempropagandakan imej bahwa dengan mengajukan usulan revisi UU ITE, Presiden Jokowi telah mengingkari janji dan berusaha melakukan represi terhadap kebebasan berbicara di Indonesia

Ade Armando Civil Society Watch yang juga pegiat media sosial, mengatakan penyesatan pendapat ini dilakukan melalui rangkaian tweet dan meme di akun resmi BEM UI dengan tema Jokowi sebagai raja ingkar janji, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra ketika tampil di acara wawancara oleh Karni Ilyas di channel Youtube Karni Ilyas Club pada 1 Juli 2021.

"Di dalam tweet BEM UI, yang sayangnya sekarang sudah diturunkan, secara jelas BEM UI menyatakan bahwa Presiden Jokowi melakukan represi melalui revisi UU ITE," kata Ade Armando dalam akun facebooknya,  Senin 5 Juli 2021.

(BACA JUGA:Soal Polemik PPKM Darurat, Ali Mochtar Ngabalin Minta Tidak Ada Lagi Pernyataan Sampah! Terkait Statement Pandu Riono?)

Di dalam tweetnya tentang usulan revisi UU ITE, BEM UI menulis: “Revisi untuk Merepresi (?)”. Dan “UU ITE Menjadi-jadi”.

Ade Armando Juga mengkritik soal BEM yang menulis bahwa rencana revisi UU ITE yang diajukan pemerintah kian merepresi kebebasan  dengan ditambahkannya sederet pasal karet, tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

Dalam wawancara dengan Karni Ilyas, Ketua BEM UI juga tidak menjelaskan ‘sederet pasal karet’ tersebut. Namun Leon menyebut usulan penambahan pasal baru tentang pelarangan penyebaran kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran  sebagai bukti represi pemerintah.

Leon juga menyatakan bahwa jajaran Menteri ternyata hanya menyusun Pedoman Implementasi UU ITE, dan bukan melahirkan revisi UU ITE, padahal yang diminta Presiden Jokowi adalah adanya revisi UU ITE.

(BACA JUGA:Mau Hubungan Intim Memuaskan? Pahami Posisi Seks Favorit dan Cocok Menurut Zodiak Pasangan Anda )

Bagi kami di Civil Society Watch, propaganda BEM yang menyesatkan ini akan mempersulit upaya masyarakat sipil untuk mengubah UU ITE yang selama ini sudah memakan ratusan korban warga internet di Indonesia.

jakshdkjashdkjashdkjasd
Tag Terkait:
Sumber: