Didesak Berlakukan Rem Darurat, Ahmad Riza Patria: Kewenangan itu Sekarang ada di Pusat, kan Sesuai Aturan!



Riza menerangkan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah pusat bertujuan agar terbentuk harmonisasi kebijakan antar daerah, terutama di Jawa dan Bali dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

(BACA JUGA:Rian D'Masiv Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Tim Manajernya Beri Keterangan Mengejutkan ini?)

"Sehingga antara daerah saling menolong, bersinergi, dan berkoordinasi dengan baik," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah DKI pernah memutuskan menarik rem darurat atau emergency brake policy pada September 2020.

Gubernur Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat karena kondisi wabah semakin tak terkendali.

Waktu itu, jumlah pasien terus bertambah. Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi hampir mencapai 80 persen.

(BACA JUGA:Trending Terkini: Rian D'Masiv Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Pada Anak Denny Sakrie, Netizen pun Minta Klarifikasi)

Oleh karena itu, DKI yang tadinya menerapkan PSBB transisi harus memperketat PSBB mulai 14 September 2020. Kebijakan ini hanya berlaku kurang dari sebulan.

Kini tambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota lebih dari empat ribu per hari, bahkan tembus lima ribu. Tingkat keterisian tempat tidur isolasi juga mencapai 90 persen dan ICU 81 persen.

Di kondisi ini, pemerintah DKI sudah menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU dari periode September 2020. *

jakshdkjashdkjashdkjasd
Tag Terkait:
Sumber: