Oleh: Djoko Setijowarno (*)
Sebesar 91,2 persen konsumsi BBM nasional di sektor transportasi, sebanyak 93 persen penyaluran BBM subsidi digunakan kendaraan pribadi.
Presiden Prabowo Subianto bakal menggencarkan sejumlah program elektrifikasi untuk mewujudkan swasembada energi.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangunan pabrik kendaraan listrik.
Dengan sejumlah program tersebut, diharapkan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak dalam dua hingga tiga tahun ke depan (Kompas, 9 April 2026).
Menghadapi krisis energi memerlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif (jangka pendek), tetapi juga transformatif (jangka panjang).
Di tahun 2026 ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara.
Berdasarkan data dari Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 yang dirilis oleh Kementerian ESDM, konsumsi BBM di Indonesia selama satu dekade terakhir (2014–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif.
Meski sempat terkontraksi ke angka 65.290 ribu kiloliter pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, konsumsi segera bangkit dan terus meningkat secara bertahap dari tahun 2021.
Tahun 2021 (69.766 ribu kiloliter), tahun 2022 (77.793 ribu kiloliter), tahun 2023 (79.837 ribu kiloliter) hingga mencapai puncaknya di angka 82.319 ribu kiloliter pada 2024.
Sektor transportasi tetap menjadi pengguna BBM terbesar di Indonesia. Jika menilik satu dekade ke belakang, dominasi sektor ini kian menguat. Pada 2014, transportasi menyerap 79,5 persen dari total konsumsi (setara 56.235 ribu kiloliter).
Angka ini melonjak tajam dalam sepuluh tahun kemudian, tahun 2024 porsinya meningkat menjadi 91,2 persen atau mencapai 75.098 ribu kiloliter.
Dari porsi itu, transportasi darat 90 persen, transportasi perairan 6 persen dan transportasi udara 4 persen.
Data Kementerian ESDM (2012), BBM subsidi di sektor transportasi darat, sebanyak 93 persen digunakan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor), sisanya 4 persen angkutan barang dan 3 persen transportasi umum, sekarang, transportasi umum makin berkurang, bisa jadi kurang 3 persen BBM subsidi yang digunakannya.
Langkah strategis
Oleh sebab itu perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil Pemerintah Indonesia. Pertama, percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik.