Mengingat pentingnya layanan ini, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar serta pemberian stimulan atau DAK dari Ditjen Perhubungan Darat bagi daerah-daerah baru.
Saat ini, program telah hadir di berbagai wilayah seperti Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Jabar), Depok (Trans Depok), Bekasi (Trans Patriot), Banyumas (Trans Banyumas), Yogyakarta (Trans Jogja), Surakarta (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Bali (Trans Metro Dewata), Makassar (Trans Mamminasata), Balikpapan (Balikpapan City Trans), hingga Manado (Trans Manado).
Meskipun pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029, realisasinya kini diragukan.
Hal ini dipicu oleh tren anggaran yang terjun bebas; setelah mencapai puncaknya di angka Rp 582,98 miliar pada 2023, alokasinya menyusut drastis hingga hanya direncanakan sebesar Rp 82,6 miliar pada 2026.
Sejauh ini, baru satu kota yang berhasil direalisasikan, yaitu Manado (Trans Manado) pada tahun 2025.
Dukungan Pengembangan Produksi Nasional
Pengembangan bus listrik nasional yang diinisiasi oleh PT Inka melalui kolaborasi 4 perguruan tinggi (UGM, ITS, Universitas Airlangga dan ISI Denpasar) dan industri karoseri lokal Piala Mas telah membuktikan kemampuannya sejak pertemuan G20 Bali 2022.
Saat ini, armada tersebut telah dioperasikan sebagai transportasi publik di Bandung, Surabaya, dan kawasan TMII.
Mengingat potensinya, pemerintah perlu memberikan dukungan strategis untuk memastikan pengembangan bus listrik produksi PT Inka ini terus berlanjut dan mampu memenuhi kebutuhan transportasi hijau di Indonesia.
Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi.
Langkah strategis ini bukan sekadar upaya menjaga lingkungan, melainkan investasi jangka panjang demi stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan.
(*) Penulis adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)