JAKARTA, Weradio.co.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah upaya pemerintah mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sejumlah orang tua mengaku masih menghadapi berbagai kendala selama proses pendaftaran, khususnya pada jenjang SMP dan SMA Negeri, Senin, 29 Juni 2026.
Keluhan tidak hanya berkaitan dengan ketatnya persaingan memperebutkan kursi di sekolah negeri, tetapi juga menyangkut mekanisme pendaftaran berbasis digital yang dinilai belum sepenuhnya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Persyaratan pada setiap jalur seleksi, seperti domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, juga dianggap masih membingungkan bagi sebagian calon peserta didik maupun orang tua.
BACA JUGA:Bea Cukai Gagalkan Peredaran 8,2 Juta Rokok Ilegal, Rp 7,9 Miliar Berhasil Diselamatkan
Salah satu keluhan disampaikan Hamim, warga Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dia mengaku mengalami kesulitan saat mendaftarkan anaknya melalui sistem SPMB 2026.
Menurut Hamim, proses administrasi yang sebagian besar dilakukan secara daring menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi digital.
"Kami sebagai orang tua merasa kebingungan dengan sistem yang sekarang. Selain harus melalui aplikasi, ada berbagai ketentuan yang menurut kami cukup menyulitkan. Kami berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini agar akses pendidikan bagi masyarakat kecil semakin terbuka," ujar Hamim kepada awak media.
Hamim menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata mengenai diterima atau tidaknya anak di sekolah negeri, melainkan bagaimana masyarakat dapat memahami mekanisme penerimaan yang dinilai terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
BACA JUGA:Jaringan Rokok Illegal Lintas Provinsi Mulai Terendus, Bea Cukai Bergerak Cepat
Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital sehingga membutuhkan pendampingan secara langsung dari pemerintah maupun pihak sekolah.
Hamim juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan SPMB apabila pada tahap awal pendaftaran masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan.
Dia berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan, sekolah, dan lingkungan masyarakat agar informasi yang diterima lebih merata.
"Kami hanya ingin anak-anak kami bisa melanjutkan pendidikan dengan mudah. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sehingga kami berharap kebijakan yang ada benar-benar berpihak kepada masyarakat," kata Hamim.
BACA JUGA:Teh Tiongkok Berisi Sabu 30 Kg Digagalkan Bea Cukai dan Polda Sumut
Selain itu, Hamim meminta pemerintah memperkuat layanan bantuan selama proses pendaftaran berlangsung, seperti penyediaan posko pelayanan, petugas pendamping, serta pusat informasi yang mudah diakses untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun administratif.
Ia juga menyampaikan harapannya agar sistem penerimaan peserta didik dapat lebih sederhana.