"Kalau bisa seperti dulu, anak mau sekolah di mana saja diperbolehkan tanpa dibatasi jarak atau domisili, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas," ungkap dia.
Keluhan serupa juga bermunculan di berbagai media sosial dan forum diskusi selama pelaksanaan SPMB 2026.
BACA JUGA:Penyelundupan Emas di Soetta Terbongkar, Bea Cukai Amankan Rp 45,7 Miliar
Sejumlah masyarakat mengaku mengalami kendala saat mengakses aplikasi pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, hingga memahami ketentuan pada masing-masing jalur seleksi.
Sebagian lainnya menilai sosialisasi mengenai perubahan kebijakan masih belum merata sehingga menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menerapkan SPMB melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, serta memberikan kesempatan yang lebih proporsional bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan, penyelenggaraan SPMB bertujuan menciptakan proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.
BACA JUGA:Pabrik Pita Cukai Ilegal di Jateng Digulung, Bea Cukai Sita Mesin dan Jutaan Barang Bukti
Melalui sistem digital, seluruh tahapan seleksi diharapkan dapat dipantau secara terbuka sehingga meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sejumlah pengamat pendidikan menilai keberhasilan transformasi digital dalam sistem penerimaan peserta didik tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.
Literasi digital, pemerataan akses internet, serta kualitas sosialisasi dinilai menjadi faktor penting yang perlu terus diperkuat agar tujuan reformasi sistem penerimaan dapat dirasakan secara merata.
Berbagai masukan yang berkembang selama pelaksanaan SPMB 2026 dipandang sebagai bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA:Bongkar Jaringan Narkoba Aceh, Bea Cukai dan BNN Amankan Sabu Skala Besar
Penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas layanan bantuan, serta sosialisasi yang lebih intensif dinilai menjadi langkah strategis guna menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan yang disampaikan Hamim.
Redaksi masih berupaya memeroleh konfirmasi sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.