Oleh: Djoko Setijowarno (*)
Persoalan keterjangkauan hunian di kawasan perkotaan kini tidak lagi sekadar berpusat pada harga jual bangunan, melainkan juga menyangkut biaya mobilitas yang harus ditanggung oleh para penghuninya.
Fenomena ketimpangan antara lokasi permukiman dan aksesibilitas transportasi publik ini tercermin dari kondisi riil masyarakat saat ini. Merevisi UU LLAJ dan UU Perkim adalah cara yang lebih bijak dan pro rakyat.
Harga murah rumah subsidi harus dibayar mahal dengan beban biaya transportasi yang lebih tinggi.
Hanya satu dari lima rumah subsidi yang berada dalam jangkauan jaringan angkutan massal.
BACA JUGA:Menyingkap Fenomena Manipulasi Pelat Nomor, Motif, Hukum, dan Solusinya
Harga rumah di Jabodebatek semakin sulit dijangkau anak muda, terutama dari kemlompok berpendapatan minimum. Rumah yang terjangkau pun semakin jauh dari trempat pekerjaan di pusat kota (Kompas, 21 September 2026).
Integrasi perumahan dan transportasi umum sebenarnya bukan hal baru. Pada era Presiden Soeharto, setiap pembangunan kawasan pemukiman selalu diiringi pengoperasian Bus Damri atau angkot setempat.
Sekarang, perumahan itu masih ada, namun layanan transportasi umum sudah menghilang.
Konsep ini kembali terlihat sewaktu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memindahkan warga dari permukiman kumuh ke rumah susun, yang mana layanan angkutan umum ke tempat kerja disediakan secara gratis.
BACA JUGA:Angkutan Pelajar Aman, Menjaga Keselamatan Siswa, Menghidupkan Angkutan Pedesaan Kabupaten Magelang
Kehadiran transportasi umum yang langsung melayani kawasan perumahan merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.
Secara teknis dan sosial, pentingnya penyerapan layanan ini dapat ditinjau dari lima aspek utama.
Pertama, penyelesaian masalah first mile. tantangan terbesar masyarakat dalam menggunakan angkutan umum adalah jarak dari pintu rumah ke titik pemberhentian pertama (first mile).
Dengan hadirnya angkutan umum di dalam area perumahan, jarak tempuh berjalan kaki menjadi lebih rasional sehingga mendorong warga untuk beralih dari kendaraan pribadi.