Oleh: Djoko Setijowarno (*)
Pembangunan angkutan umum masa depan tidak lagi sekadar berfokus pada pengadaan armada, melainkan pada keberanian merancang terobosan skema pembiayaan dan pemetaannya sebagai hak dasar mobilitas warga.
Di tengah terbatasnya ruang fiskal, sinergi investasi antara lembaga keuangan nasional dan pemerintah daerah menjadi titik balik penting dalam mengakselerasi konektivitas perkotaan secara berkelanjutan.
Rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Pemprov DKI Jakarta dalam pendanaan perpanjangan rute LRT Jakarta, seperti koridor Manggarai - Dukuh Atas, Kelapa Gading - JIS, hingga Velodrome - Stasiun Whoosh Halim merupakan langkah strategis yang saling melengkapi.
Beban APBD Terurai
Pembangunan infrastruktur berbasis APBD murni jelas sangat menguras ruang fiskal daerah.
BACA JUGA:Trans Banyumas, Cara Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund memberi angin segar berupa alternatif pembiayaan non-anggaran tanpa harus mengandalkan skema skema obligasi atau pinjaman daerah.
Langkah ini memastikan APBD Jakarta tetap aman untuk menopang kebutuhan mendasar warga, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan subsidi angkutan umum.
Keterlibatan lembaga pembiayaan berskala nasional ini turut menegaskan bahwa fungsi sistem transportasi Jakarta telah melampaui batas administratif wilayah.
Terhubungnya jaringan LRT dengan simpul-simpul moda utama, seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS akan mewujudkan perpindahan moda yang mulus (seamless intermodality) bagi masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
BACA JUGA:Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim
Selain itu, sebagai lembaga investasi, Danantara membawa perspektif bisnis dan pengelolaan komersial yang sehat.
Pendekatan ini mendorong optimalisasi kawasan di sekitar stasiun (Transit Oriented Development/TOD) serta pemanfaatan hak penamaan (naming rights).
Dengan demikian, pendapatan non-tiket (non farebox) LRT dapat dimaksimalkan untuk menopang biaya operasional secara mandiri dan berkelanjutan.
Pemerataan Akses Transportasi