Keberhasilan Jakarta dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain.
BACA JUGA:Menyingkap Fenomena Manipulasi Pelat Nomor, Motif, Hukum, dan Solusinya
Kendati kapasitas fiskal daerah tidak sebesar Jakarta, peluang untuk membenahi angkutan umum tetap terbuka lebar selama ada political will atau kemauan politik yang kuat dari kepala daerah.
Dari 552 pemda se Indonesia, baru 46 pemda (8%) yang sudah memiliki transportasi umum modern.
Selama ini, pemenuhan transportasi umum sebagai layanan dasar masyarakat sering kali belum menjadi prioritas utama para pimpinan daerah.
Padahal, hadirnya angkutan umum yang memadai membawa dampak transformatif bagi kemajuan wilayah di berbagai sektor.
BACA JUGA:Angkutan Pelajar Aman, Menjaga Keselamatan Siswa, Menghidupkan Angkutan Pedesaan Kabupaten Magelang
Akselerasi Ekonomi Daerah
Dari kacamata ekonomi, keberadaan angkutan umum mampu menekan biaya logistik dan ongkos mobilitas harian warga secara signifikan.
Efisiensi ini secara langsung meningkatkan disposable income dan daya beli rumah tangga.
Aksesibilitas yang makin merata turut memperlancar pergerakan masyarakat menuju pasar lokal, pusat bisnis, hingga kawasan industri.
Selain itu, jaringan transportasi yang terkoneksi dengan baik mempermudah akses wisatawan menuju destinasi wisata daerah secara efisien dan terjangkau.
Keadilan Sosial dan Aksesibilitas
Dari segi sosial, transportasi publik menjamin mobilitas yang aman, inklusif, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar, lansia, kelompok berpendapatan rendah, dan penyandang disabilitas.
Layanan ini juga memangkas jarak antara wilayah hinterland atau pinggiran dengan pusat kota, sehingga memudahkan warga mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan tinggi.