JAKARTA, Weradio.co.id - Kepedulian masyarakat Indonesia terhadap dinamika geopolitik global hari ini berada di persimpangan yang rentan antara empati kemanusiaan dan jebakan propaganda. Narasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari krisis Houthi-Arab Saudi, hingga isu sekularisme di Azerbaijan, kerap dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Amplifikasi isu ini secara sengaja dimanfaatkan untuk mendelegitimasi sistem bernegara. Alih-alih meredakan konflik dan menyuarakan perdamaian, kelompok ekstrem dengan mudah membungkusnya dengan narasi perpecahan dan sistem tunggal kenegaraan, khilafah misalnya.
Merespons tren tersebut, Pengamat Keamanan dan Terorisme pada Kajian Terorisme di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah Ph.D., menyoroti bagaimana kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.
Isu-isu luar negeri sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem. “Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.
BACA JUGA:Begini Pesan Mendalam di Balik Peringatan Hari Kerohanian PWI Jaya
Lebih lanjut, Syauqillah membedah bahwa taktik ini bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan. Hal inilah yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi.
“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara,” papar Syauqillah.
Alumnus Doctor of Philosophy dari Universitas Marmara Turki ini menegaskan bahwa dinamika politik internal negara lain, jangan sampai dimanfaatkan untuk menciptakan situasi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai langkah mitigasi di tingkat kebijakan strategis, Syauqillah merumuskan beberapa pendekatan utama. Pertama, pemerintah perlu menegaskan posisi Indonesia secara jelas terhadap dinamika geopolitik tersebut. Hal ini akan menegaskan pandangan politik pemerintah, dan edukasi kepada masyarakat terkait dinamika yang terjadi.
BACA JUGA:OUE REIT Milik Mochtar Riady Tambah Kepemilikan di Gedung Tertinggi Sydney Senilai Rp 9,8 Triliun
Kedua, persoalan di luar negeri tidak boleh membuat energi publik di Indonesia habis hanya karena mencermati perkembangannya. Ketiga, perlunya kemampuan komunikasi publik yang tertata baik oleh pemerintah dalam merespon keresahan publik.
“Publik harus diberi pemahaman agar tidak terjebak mengimpor isu dari luar yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan gesekan sosial politik di Indonesia,” tegas Syauqillah. Sementara itu, dalam konteks literasi di akar rumput, Syauqillah mengingatkan bahwa narasi pencegahan harus dirancang dengan sangat hati-hati dan elegan.
Menurutnya, sentimen keagamaan dan geopolitik di tengah masyarakat sangat rawan dimanipulasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat. Apalagi, banyak situasi ketidakpuasan publik terhadap manajemen pemerintah yang rentan dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu.
“Kita harus menegaskan bahwa konflik di luar jangan sampai berimbas ke Indonesia,” tegas Syauqillah. Syauqillah mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan rasionalitas, mengedepankan persatuan dan perdamaian dalam mengekspresikan pandangan politik di tengah masifnya kelompok ekstremis menyebarkan propaganda.
BACA JUGA:Imigrasi DKI Perkuat Koordinasi, NIK Ilegal WNA Jadi Sorotan