Air Laut Jadi Air Minum, Rudy Tantang Jakarta Berani Menguji

Air Laut Jadi Air Minum, Rudy Tantang Jakarta Berani Menguji

Inovator Indonesia Rudy Sumardi menawarkan alternatif melalui teknologi Hidrofit Plus.-Weradio.co.id-Dar Edi Yoga

JAKARTA, Weradio.co.id - Ancaman kekeringan membayangi pasokan air bersih Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo membuka opsi pengolahan air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi.

Pramono menyebut pembangunan Giant Sea Wall perlu segera dimulai sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan air dan perlindungan pesisir.

Namun, kebutuhan air bersih mendesak pertanyaan lain, haruskah Jakarta menunggu proyek raksasa itu selesai untuk mulai mengolah air laut?

Inovator Indonesia Rudy Sumardi menawarkan alternatif melalui teknologi Hidrofit Plus.

BACA JUGA:Gubernur DKI Dijadwalkan Hadiri Puncak Anugerah M.H. Thamrin 2026

Dia menyatakan siap membantu Pemprov DKI mengolah air laut menjadi air layak minum.

"Kami siap membantu Jakarta. Konsepnya, setiap kecamatan bisa memiliki satu mesin pengolah air sehingga sumber air bersih lebih dekat dengan masyarakat," ujar Rudy, di Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Rudy menyebut Hidrofit Plus telah digunakan di sejumlah lokasi dan air hasil pengolahannya dilaporkan dapat langsung diminum.

"Kami memanfaatkan reaksi antara free energy listrik yang bersumber dari magnet dengan komponen penyaring alami untuk mengikat garam, logam berat, dan air yang tidak layak sehingga menghasilkan air yang bisa diminum," jelasnya.

BACA JUGA:Warga Minta Gubernur DKI Pramono Anung Cari Solusi Kemacetan di Cakung-Cilincing

Menurut Rudy, teknologi tersebut dirancang dengan konsumsi listrik yang relatif rendah dan tanpa proses filtrasi berlapis.

Namun, untuk diterapkan sebagai sumber air minum masyarakat, teknologi tersebut tetap perlu diuji secara independen sesuai standar pemerintah.

Pengujian dapat mencakup kualitas air, kapasitas produksi, kebutuhan energi, biaya operasional, keamanan, serta keberlanjutan sistem.

Konsep satu mesin setiap kecamatan memungkinkan pengolahan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.

BACA JUGA:PHRI DKI Jakarta Tegaskan Indonesia Perlu Perkuat National Branding Pariwisata di Pasar Internasional

Berita Terkait