Sudah Saatnya Presiden Prabowo Segera Merespon

JAKARTA, Weradio.co.id – Unjuk rasa yang digelar beberapa kelompok masyarakat dalam beberapa hari terakhir dan kemungkinan akan berlanjut menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap Parlemen dan Penegak Hukum.

Akademisi Bambang Haryanto menegaskan, saatnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan respons nyata dan tegas, bukan sekadar pernyataan normatif, sementara poin-poin tuntutan terhadap Parlemen biar menjadi urusan dan diselesaikan Parlemen sendiri.

"Isu Pemakzulan Wapres, pengesahan UU Perampasan Aset, memang dua perkara tuntutan kepada Parlemen yang tidak mudah diselesaikan, perlu kesepakatan tingkat tinggi, dan terutama waktu, yang belum tentu mampu bisa memenuhi rasa kesabaran penutut, tetapi punya implikasi terhadap pemerintahan keseluruhan jika tidak bisa diselesaikan segera,” tutur Bambang.

"Saya memang masih berharap Presiden Prabowo bisa menyelesaikan persoalan tanpa ragu dan cepat, tapi saya juga berharap, rakyat memberi kesabaran dan kesempatan, serta memberi prioritas kepada Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan Negara secara mendasar dan substansial.”

BACA JUGA:1.150 Petugas Diturunkan untuk Bersihkan Sampah Pasca Demo

Yang bisa dilakuan Presiden ini adalah meningkatkan kepercayaan, “Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sedang diuji. Presiden Prabowo harus merespon dengan keputusan nyata, bukan omon-omon lagi,” tegas Bambang.

Pergantian Pejabat Penegak Hukum Jadi Sorotan

Salah satu tuntutan yang paling nyaring digelorakan masyarakat adalah pergantian pejabat di Kepolisian dan Kejaksaan dan tuntutan lain adalah dukungan pengesahaan perampasan asset. Tujuannya jelas: membangun integeritas penegakan hukum, terkait ini tentu harus dibangun sistem meritokrasi yang bersih dari pengaruh kelompok atau geng tertentu dan disamping figure yang kompeten dan dipercaya.

Misalnya untuk Jaksa Agung Ideal harus punya Integritas, Kompetensi, dan Pengalaman, Bambang menekankan kriteria Jaksa Agung yang dibutuhkan saat ini adalah: “Pejabat karir senior dengan integritas tinggi, karena Indonesia sangat luas harus punya pengalaman atau penugasan territorial di berbagai daerah, memahami kondisi lapangan secara objektif, mampu memberi kontribusi nyata terhadap pengembalian aset negara dan peningkatan APBN bukan sebatas memenuhi tuntutan politis terkait komitmen “perampasan asset” sebagaimana tuntutan arus besar demonstrasi.”

BACA JUGA:Massa Menggeruduk dan Rusak Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok

“Sekurang-kurangnya manifestasi kesungguhan Pemerintah mendukung isu tersebut meski masih menunggu persetujuan DPR. Lainnya adalah Kemampuan intelijen untuk pengawasan praktek bisnis kotor para pengusaha dan pengelola asset Negara, dan sekaligus memiliki kemampuan mengawasi internal korps Adyaksa. Saya kira kriteria ini ada di Kejaksaan Agung.

Kepolisian Bersih dan Profesional

“Demikian pula, pejabat Polri yang ideal harus: Bersih dari kontroversi korupsi, narkoba, judi dan mafia peradilan, tanpa cela yang merusak kepercayaan public, memiliki rekam jejak integritas tinggi dan pengalaman di berbagai penugasan, menegakkan hukum secara objektif dan menghindari kesan dikendalikan kelompok tertentu, menguasai pengawasan internal dan memahami dinamika sosial-politik secara mendalam.

Respons Cepat Presiden di Kasus Ojol Mendapat Apresiasi