Pengalihan wewenang operasional atau integrasi tarif antar-moda (misalnya penggabungan pengelolaan dari Trans Metro Pasundan/Metro Jabar Trans ke badan pengelola regional) membutuhkan waktu diplomasi birokrasi yang panjang.
Ketiga, aspek sosial dan resistensi sektor informal. Ada konflik kepentingan dengan angkutan umum eksisting. Kehadiran rute baru BRT atau feeder sering kali mendapat resistensi dari operator angkutan kota (angkot) konvensional dan ojek pangkalan (opang).
Tantangan restrukturisasi rute dengan mengubah rute angkot agar beralih fungsi menjadi pengumpan (feeder) BRT, atau mengonversi kepemilikan angkot menjadi bagian dari konsorsium transportasi modern, memerlukan pendekatan sosial ekonomi yang sangat sensitif dan investasi waktu yang tidak sebentar.
Keempat, kendala finansial dan skema pendanaan. Tingginya biaya investasi awal, pengembangan moda ramah lingkungan (seperti rencana penggunaan 478 unit bus listrik) memerlukan investasi infrastruktur awal yang sangat besar, mulai dari pengadaan armada, pembangunan stasiun BRT, hingga penyediaan depo khusus dengan fasilitas pengisian daya (charging station).
Untuk menjaga tarif tetap terjangkau oleh masyarakat, operasional transportasi umum membutuhkan subsidi (Public Service Obligation/PSO) yang berkelanjutan. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas sering kali membuat keberlanjutan subsidi ini rentan jika terjadi peralihan fokus politik lokal.
Kelima, budaya komuter dan persaingan dengan kendaraan pribadi. Kemudahan kepemilikan sepeda motor dan fleksibilitasnya dalam menembus kemacetan serta jalan-jalan sempit di Bandung membuat moda ini menjadi pesaing terberat transportasi publik.
Waktu tempuh yang belum kompetitif, yakni selama angkutan umum belum memiliki lajur yang benar-benar steril secara menyeluruh, ia akan tetap terjebak dalam kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi, sehingga daya tarik masyarakat untuk bermigrasi moda tetap rendah.
Kunci keberhasilan mengatasi hambatan di Cekungan Bandung tidak hanya terletak pada pembangunan fisik jalurnya, melainkan pada keberanian politis (political will) untuk menegakkan sterilisasi lajur, melakukan restrukturisasi angkot secara humanis, serta komitmen pendanaan subsidi lintas wilayah yang stabil.
(*) Penulis adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)