Persoalan representasi adat juga menjadi perhatian. Dengan beragamnya struktur adat dan sosial di Aceh, forum menilai pembahasan mengenai Lembaga Wali Nanggroe perlu mempertimbangkan keterwakilan yang memiliki legitimasi sosial dan kultural di tengah masyarakat.
Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Lembaga yang memperoleh pembiayaan dari anggaran publik dinilai perlu memiliki mekanisme tata kelola, pelaporan, transparansi dan evaluasi yang jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum.
Forum juga mendorong perubahan cara pandang dalam mengukur keberhasilan sebuah lembaga.
BACA JUGA:Bongkar Jaringan Narkoba Aceh, Bea Cukai dan BNN Amankan Sabu Skala Besar
Keberhasilan tidak semata dilihat dari keberadaan struktur dan perangkat kelembagaan, tetapi juga dari manfaat konkret yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pertanyaan sederhananya, apa manfaat kelembagaan tersebut, siapa yang memperoleh manfaat dan bagaimana manfaat itu dapat diukur serta diperluas.
Dalam pembahasan mengenai kemungkinan perubahan regulasi, peserta didorong menggunakan pendekatan akademik, konstitusional, sosiologis dan yuridis.
Data, kajian ilmiah, pengalaman masyarakat serta pandangan tokoh adat, akademisi, pemerintah dan generasi muda dinilai perlu menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi.
BACA JUGA:Makin Parah, Ammar Zoni Kepergok Edarkan Narkoba di Rutan
Generasi muda mendapat perhatian khusus karena merekalah yang nantinya akan meneruskan perjalanan kekhususan Aceh.
Mereka diharapkan tidak hanya memahami sejarah perdamaian dan adat, tetapi juga mampu membaca perubahan zaman secara kritis dan ilmiah.
Di sisi lain, media dipandang memiliki peran penting dalam membawa gagasan dari forum tersebut kepada masyarakat secara objektif.
Perbedaan pandangan dinilai sebagai bagian dari proses demokratis dalam mencari rumusan kebijakan yang lebih baik.
BACA JUGA:Sindikat Lintas Negara Diduga Terlibat, Bea Cukai, BNN dan Polri Amankan 800 Kg Ketamin
Forum diharapkan menghasilkan rekomendasi terkait substansi UUPA, Qanun Lembaga Wali Nanggroe, tata kelola dan akuntabilitas, representasi adat, hubungan antarlembaga serta langkah implementasi ke depan.