Oleh: Djoko Setijowarno (*)
Keselamatan jalan raya ditentukan oleh kesadaran, keterampilan, dan etika pengemudi.
Maraknya kecelakaan akibat kelalaian manusia menjadikan sekolah mengemudi sebelum ujian SIM sebagai kebutuhan mendesak.
Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menggeser cara pandang dari sekadar bisa nyetir menjadi berkendara aman. Membuka lapangan pekerjaan baru
Berdasarkan data Korlantas Polri (2026), kecelakaan lalu laintas disebabkan faktor manusia (human error) 61 persen, faktor jalan dan lingkungan 30 persen dan faktor kendaraan 9 persen.
BACA JUGA:Menagih Janji Konektivitas di Perbatasan, Menyelamatkan Krayan dari Keterisolasian Multidimensi
Faktor manusia merupakan penyebab dominan, seperti melebihi batas kecepatan, tidak menjaga jarak aman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, melawan arus, berkendara di bawah umur, tidak memaki helm SNI, kurangnya keterampilan berkendara.
Upaya menekan human error perlu dimulai dari kewajiban mengikuti sekolah mengemudi sebelum menempuh ujian SIM.
Sekolah mengemudi berperan sebagai pondasi utama untuk membentuk budaya keselamatan, etika berlalu lintas, serta pemahaman regulasi secara komprehensif.
Selain itu, pelatihan terstruktur ini menyiapkan pengemudi dari segi penguasaan teknik dasar, kesiapan mental, hingga kepatuhan terhadap standar legalitas.
BACA JUGA:Menagih Komitmen Reformasi di Hari Perhubungan Nasional
Sekolah mengemudi memegang peranan krusial yang lebih dari sekadar sarana belajar mengoperasikan kendaraan atau kemudahan mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).
Lebih jauh dari itu, sekolah mengemudi menjadi fondasi utama dalam membangun budaya keselamatan berkendara. Setidaknya ada beberapa alasan utama mengapa keberadaannya begitu penting.
Pertama, pembentukan pemahaman hukum dan etika berlalu lintas. Berbeda dengan belajar mandiri yang cenderung hanya mengasah keterampilan teknis, sekolah mengemudi membekali calon pengemudi dengan pemahaman regulasi secara menyeluruh.
Peserta diajarkan aturan rambu, markah, batas kecepatan, serta etika berkendara, seperti menghargai pejalan kaki, mengutamakan prioritas di persimpangan dan perlintasan sebidang, serta menjaga toleransi demi mencegah konflik lalu lintas.
BACA JUGA:Inovasi Pembiayaan dan Keadilan Mobilitas Transportasi Publik