Abdul Kadir Jailani: Perundingan Sengketa Ambalat Kompleksitas Teknisnya Pelik

JAKARTA, Weradio.co.id - Proses perundingan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kata  Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani , memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik. Karenanya, itu memerlukan waktu.

Rumitnya proses tersebut tercermin dari perundingan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berlangsung hingga sebanyak 43 putaran sejak tahun 2005, dan kedua pihak masih berjuang mencapai kata sepakat hingga saat ini. Demikian dikatakan Abdul Kadir Jailani seperti dikutip Weradio.co.id dari Antaranews.com.

Meski demikian, Abdul Kadir Jailani optimistis bahwa pemimpin Indonesia dan Malaysia memiliki etika serta komitmen yang kuat dalam menyelesaikan isu perbatasan secara baik.

Abdul Kadir Jailani juga menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan komitmen dalam menyelesaikan isu perbatasan maritim Blok Ambalat di Laut Sulawesi secara damai. Namun, sekali lagi, katanya, prosesnya memerlukan waktu.

BACA JUGA: Komentar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Usai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

“Sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia selalu mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, yaitu akan selalu menyelesaikan semua perbedaan melalui cara-cara damai,” kata Abdul Kadir Jailani ditemui usai pengarahan media di Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Abdul Kadir Jailani memastikan bahwa kepentingan nasional serta hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), akan menjadi acuan dalam proses negosiasi batas maritim dengan Malaysia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia hendak menyelesaikan isu Ambalat dengan Malaysia melalui cara-cara yang baik serta mengutamakan perdamaian.

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak ... Intinya kita mau penyelesaian yang baik," tegas Presiden Prabowo saat ditemui setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Kamis, 7 Agustus 2025.

BACA JUGA:OJK Mau Bikin SID untuk Kripto, Apa Dampaknya Buat Investor?

Isu Ambalat kembali mencuat usai Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan belum ada kesepakatan yang dicapai antara Malaysia dan Indonesia terkait sengketa batas maritim Laut Sulawesi.

Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa, 5 Agustus 2025,  Mohamad Hasan mengatakan bahwa wilayah perbatasan maritim Malaysia-Indonesia yang masih belum disepakati berada di “Laut Sulawesi”, berlainan dengan nama laut "Ambalat" yang kerap digunakan masyarakat Indonesia.

Menlu Malaysia menegaskan bahwa setiap terminologi geografis harus digunakan dengan benar dan “mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait”.