Merasa Tidak Adil, Habib Rizieq Singgung Soal Kerumunan di Gerai McDonalds Gegara BTS Meal, Kenapa Tidak Diproses Hukum


Habib Rizieq singgung soal kerumunan di gerai McDonalds gegara menu barunya BTS Meal, namun tidak diproses hukum
||Twitter @RosidinBrawija3

Trendingnews.Id - Tak terima atas tuntutan-tuntutan yang diterimanya, Habib Rizieq Shihab atau HRS langsung mengkritisi kasus BTS Meal.

Pasalnya, menurut mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI tersebut pada kasus yang dilakukan McDonalds juga hampir mirip, yakni memicu kerumunan.

Bahkan kerumunan terjadi di berbagai gerai restoran siap saji tersebut juga sama-sama terindikasi melanggar prokes.

Menyikapi hal tersebut, HRS merasa ketidakadilan justru terjadi pada dirinya yang justru harus dihukum penjara.

(BACA JUGA:Siap Dukung Anies Maju ke Pilpres 2024, Ketua PA 212 Sebut Karena Umat Kecewa Prabowo Subianto, Begini Alasannya!)

"Saya nyatakan di sini: Pantas saja JPU tidak pernah merasa bersalah, bahkan selalu merasa benar dan paling benar saat melakukan diskriminasi hukum dengan kriminalisasi pasien dan dokter dalam kasus Pelanggaran Prokes RS Ummi.

Sementara ribuan kasus pelanggaran prokes yang lain cukup didialogkan dan dimediasikan serta dimaafkan dengan Alasan-Alasan tersebut.

Pertanyaannya: Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf yang bagimanakah bagi Presiden dan Menteri serta Gubernur yang berulang kali melakukan Pelanggaran Prokes sehingga tidak diproses hukum pidana?" kata Habib Rizieq di PN Jaktim, pada Kamis 17 Juni 2021.
 
Kemudian, Rizieq menanyakan kenapa pelanggaran protokol kesehatan di gerai McDonald's tidak diproses pidana seperti dirinya tapi malah cukup diselesaikan dengan mediasi.

(BACA JUGA:Annisa Pohan Heran Soal Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen di Jl. Jenderal Sudirman-Thamrin: Ada Apa Sih, ini? )

"Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagimanakah bagi gerai-gerai Mc Donald yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Semuanya cukup dengan dialog dan mediasi serta dimaafkan," ulang Rizieq.

"Sementara bagi RS Ummi yang telah berjasa membantu ribuan pasien COVID, bahkan pemerintah berutang miliaran rupiah kepada RS Ummi selama pandemi, belum lagi ratusan ribu pasien yang dibantu RS Ummi sejak berdiri, hanya karena dianggap melanggar prokes langsung diproses hukum dan dipidanakan serta diseret ke pengadilan.

Sehingga, pasien dan dokter serta rumah sakit dikriminalisasi, karena dianggap tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf maupun alasan restorative justice, sehingga tidak perlu lagi ada dialog dan mediasi serta tidak boleh dimaafkan," bebernya panjang lebar.

Tag Terkait:
Sumber: