Menagih Komitmen Reformasi di Hari Perhubungan Nasional

BACA JUGA:Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim

Keempat, reformasi keselamatan perkeretaapian, perairan, dan jalan. Penanganan perlintasan sebidang liar yang berisiko tinggi harus dipercepat melalui koordinasi terpadu antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah.

Di saat yang sama, reaktivasi jalur kereta api strategis serta optimalisasi layanan kereta perintis perlu terus didorong untuk mengalihkan beban logistik dari jalan raya.

Selain itu, keselamatan perairan wajib menjadi perhatian serius pemerintah mengingat tingginya angka kecelakaan kapal.

Data Basarnas menunjukkan bahwa sejak Januari hingga 15 Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.607 korban kecelakaan kapal, dengan rincian 3.165 jiwa berhasil diselamatkan, 239 jiwa meninggal dunia, dan 203 jiwa dinyatakan hilang.

BACA JUGA:Menyingkap Fenomena Manipulasi Pelat Nomor, Motif, Hukum, dan Solusinya

Keselamatan jalan raya tidak kalah pentingnya, masih cukup tinggi angka kecelakaan.

Perlu kerja sama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat kurikulum keselamatan transportasi.

Di tengah dinamika mobilitas publik dan tantangan logistik yang makin kompleks, refleksi atas kebijakan sektor perhubungan menjadi sangat mendesak.

Momentum Hari Perhubungan Nasional ini seharusnya tidak berhenti pada perayaan seremonial semata, melainkan menjadi panggung koreksi mendasar terhadap arah kebijakan transportasi nasional.

BACA JUGA:Angkutan Pelajar Aman, Menjaga Keselamatan Siswa, Menghidupkan Angkutan Pedesaan Kabupaten Magelang

(*) Penulis adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)