Dilema Menutup Pelintasan Sebidang, Antara Keselamatan Nyawa dan Denyut Ekonomi

Beban kendaraan akan menumpuk di jalan-jalan protokol. Masyarakat harus memutar jauh untuk menyeberang rel, yang berdampak pada inefisiensi waktu dan peningkatan konsumsi BBM.

Kedua, kesenjangan konektivitas wilayah . Pelintasan sebidang sering kali menjadi penghubung vital antar kampung atau kawasan ekonomi mikro.

Penutupan permanen tanpa akses pengganti dapat menyebabkan terputusnya interaksi sosial. Wilayah yang terbelah rel kereta akan menjadi terisolasi satu sama lain.

Kemudian matinya ekonomi lokal, warung, toko, dan usaha kecil di sekitar perlintasan yang selama ini hidup dari lalu lintas orang akan kehilangan pelanggan secara drastis.

Ketiga, keterbatasan ruang dan lahan. Membangun jalan tidak sebidang (flyover/underpass) di Jabodetabek, terutama di Jakarta sangat menantang karena banyak perlintasan yang sudah dikelilingi permukiman padat atau gedung tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk membangun struktur oprit (tanjakan/turunan) jembatan.

Selain itu, pembangunan underpass sering terbentur pipa gas, kabel fiber optik, dan jaringan drainase kota yang rumit.

Keempat, tantangan anggaran. Biaya pembangunan satu flyover atau underpass sangat mahal, rata-rata mencapai ratusan miliar rupiah.

Mengingat banyaknya titik perlintasan di Jakarta, menutup semuanya dengan membangun struktur permanen akan menguras APBD secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga perlu skala prioritas yang sangat ketat.

Kelima, aksesibilitas kendaraan darurat dan logistik. Ini adalah aspek krusial bagi layanan publik. Ambulans atau pemadam kebakaran mungkin kehilangan waktu berharga karena harus memutar jauh jika jalur pintas melalui pelintasan sebidang ditutup.

Distribusi barang ke pemukiman padat (melalui kendaraan kecil/gerobak) akan menjadi lebih sulit dan mahal.

Keenam, resistensi sosial dan budaya. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jalur tersebut selama puluhan tahun cenderung akan melakukan penolakan jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan.

Hal ini sering memicu munculnya pelintasan liar baru atau perusakan pagar pembatas rel oleh oknum warga demi mencari jalan pintas.

Penutupan perlintasan liar di Jakarta dan sekitarnya menyisakan tantangan besar, pengawasan agar warga tidak membukanya kembali. Ironisnya, PT Kereta Api Indonesia terpaksa mengambil alih beban biaya penutupan karena minimnya anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemangkasan anggaran yang serampangan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan hanya akan menempatkan nyawa warga dalam risiko.

Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyatanya, jika keselamatan adalah prioritas. Jangan lagi ada pemotongan anggaran demi efisiensi yang mengorbankan keamanan transportasi publik.

Selanjutnya, jika pemerintah benar-benar menempatkan keselamatan transportasi sebagai prioritas negara, maka anggaran keselamatan transportasi tidak boleh lagi menjadi objek pemangkasan.