Paradoks Energi dan Kemacetan: Nasionalisasi Krisis, Menarik Transportasi Publik ke Meja Presiden

Oleh: Dr. Benny Nurdin Yusuf (*)

Kemacetan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek bukan sekadar persoalan antrean kendaraan; tapi ini adalah kebocoran sistemik yang merampas produktivitas ekonomi kita hingga Rp100 triliun per tahun.

Jika kita menilik kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, hingga Makassar, inefisiensi serupa menyedot triliunan rupiah lainnya. Total kerugian ekonomi nasional akibat kemacetan diprediksi melebihi angka Rp 120 triliun per tahun.

Fenomena ini membuktikan bahwa kegagalan mobilitas publik bukan isu lokal Jakarta semata, melainkan kanker ekonomi nasional yang membutuhkan penanganan darurat langsung dari Presiden.

Membakar Uang di Atas Aspal

Kegagalan birokrasi dalam mengelola mobilitas, mungkin adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini.

Di satu sisi, negara mengerang karena beban subsidi BBM yang terus membengkak demi menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak harga minyak mentah global.

Di sisi lain, jutaan kendaraan pribadi terjebak dalam kemacetan yang melumpuhkan nadi kota setiap hari.

Inilah paradoks energi kita, kita menghabiskan energi yang mahal bukan untuk bergerak maju, melainkan untuk berhenti dalam antrean.

Kita sedang membakar uang di atas aspal. Data APBN pada tahun 2024, pemerintah menggelontorkan ± Rp 382,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.

Angka ini membengkak menjadi Rp 394,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan akan terus merangkak melampaui Rp 415 triliun pada 2026.

Porsi subsidi BBM sendiri menempati sekitar ± 38% dari total belanja energi tersebut, atau setara dengan antara ±Rp 150–160 triliun.

Inefisiensi ganda terjadi ketika dana fantastis tersebut justru terbuang sia-sia dalam kemacetan.

Mengacu pada data kerugian produktivitas di Jabodetabek yang mencapai ± Rp 71,4 triliun per tahun, maka secara matematis, hampir setengah dari nilai subsidi BBM nasional menguap sia-sia hanya di aspal Jabodetabek.

inefisiensi ganda dan polusi massal terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita sedang mendanai pemborosan waktu dan perusakan kualitas udara secara massal.