Taklimat Prabowo dan Konsolidasi Elite TNI - Polri

Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tentu diperlukan penyamaan persepsi mengenai arah kebijakan nasional.

BACA JUGA:Menyingkap Fenomena Manipulasi Pelat Nomor, Motif, Hukum, dan Solusinya

Presiden tidak hanya berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri, tetapi langsung kepada para jenderal, laksamana, marsekal dan perwira tinggi lainnya.

Ini penting karena institusi peryahanan keamanan bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pemerintah.

TNI dan Polri mempunyai posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, konsolidasi elite pertahanan keamanan harus ditempatkan dalam kerangka supremasi sipil dan profesionalisme institusi, bukan loyalitas personal kepada penguasa.

BACA JUGA:Bukan Operasi Penangkapan Biasa, Strategi Perang AS Berbasis Pusat Gravitasi

Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Namun, soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis.

Bukan Sekadar Tambah Personel

Pesan Prabowo mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia juga patut diperhatikan. Perang masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan konvensional.

Drone, kecerdasan buatan, peperangan elektronik, serangan siber, satelit, intelijen dan perang informasi semakin menentukan.

Oleh karena itu, modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pembelian alutsista.

BACA JUGA:Membaca Tragedi Sumatera dengan Kacamata Green Criminology

Membeli drone tanpa membangun operator dan analis yang unggul tidak cukup. Membeli sistem persenjataan modern tanpa membangun kemampuan pemeliharaan juga tidak cukup.

Memiliki jaringan siber tanpa sumber daya manusia yang menguasai teknologi justru menciptakan ketergantungan baru.